SPIPUSAT.COM JAKARTA – Tabir gelap dugaan praktik upeti di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai tersingkap dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3. Penasihat hukum terdakwa Immanuel Ebenezer alias Noel, Munarman, membongkar adanya percakapan yang merujuk pada aliran dana sebesar Rp50 juta dalam bentuk mata uang Euro kepada sosok yang disebut ‘ibu menteri’.
Fakta mengejutkan ini muncul saat Munarman mengonfirmasi bukti percakapan kepada eks Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, yang hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/2/2026).
Munarman membacakan pesan antara pihak internal kementerian yang secara gamblang menyebutkan peruntukan uang tersebut. “Euro-nya sudah kami terima total Rp50 juta. Nanti kami serahkan Bu Dirjen ya, Pak. Dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri,” ujar Munarman mengutip isi pesan tersebut.
Sontak, pertanyaan Munarman mengarah pada dugaan bahwa praktik gratifikasi ini sudah mendarah daging sebelum Noel menjabat sebagai Wamenaker. “Berarti praktik pemberian uang, gratifikasi, upeti istilahnya, sudah ada berarti?” tanya Munarman mencecar saksi.
Mendapat berondongan pertanyaan tersebut, Haiyani Rumondang tampak ragu dan mengaku tidak mengingat detail penyerahan uang tersebut. Ia berdalih tidak pernah mengetahui adanya praktik lancung semacam itu selama bertugas di Binwasnaker.
“Saya sampai saat ini tidak ingat, Pak, apakah saya yang menyampaikan, apakah saya terima dan kemudian menyampaikan,” jawab Haiyani di ruang sidang.
Kasus ini bermula dari dakwaan jaksa terhadap Noel dkk yang diduga memeras pemohon sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga mencapai Rp6,5 miliar. Selain pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,3 miliar dan satu unit motor mewah Ducati Scrambler dari pihak swasta serta anak buahnya.
Hadirnya istilah ‘ibu menteri’ dalam persidangan ini seolah melempar bola panas bahwa sengkarut korupsi di Kemnaker melibatkan lingkaran kekuasaan di periode sebelumnya. Jaksa kini memiliki tugas berat untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut guna memastikan semua pihak yang terlibat dapat terseret ke meja hijau.
