SPIPUSAT.COM JAKARTA – Mantan penyanyi rap berusia 35 tahun, Balendra Shah, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Nepal, Jumat (27/3/2026). Pelantikan ini menandai babak baru bagi negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut setelah aksi protes antikorupsi menjatuhkan pemerintahan sebelumnya tahun lalu.
Kemenangan Shah diraih melalui bendera Partai Rastriya Swatantra (RSP). Mengusung platform perubahan politik, ia berhasil merebut simpati pemilih muda yang mendambakan perbaikan sistem di tengah kesulitan ekonomi yang melanda negara tersebut.
Saat upacara pelantikan, Shah tampil mengenakan pakaian hitam dipadukan kacamata hitam.
“Saya, Balendra Shah, atas nama negara dan rakyat, berjanji akan setia kepada konstitusi,” tegasnya.
Sehari sebelum resmi menjabat, ia sempat mengunggah lagu rap di media sosial yang langsung ditonton hampir tiga juta kali. Lagu tersebut menyuarakan pesan tentang persatuan nasional untuk membangkitkan semangat rakyat.
“Kekuatan persatuan adalah kekuatan nasional saya. Hatiku penuh keberanian, darah merahku mendidih,” ungkapnya melalui lirik tersebut.
Dalam menyusun struktur kabinet, Shah memilih sejumlah tenaga profesional untuk mempercepat pemulihan negara. Posisi Menteri Keuangan dipercayakan kepada mantan penasihat ekonomi PBB, Swarnim Wagle. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat Shishir Khanal yang mengemban tugas mengelola hubungan diplomatik Nepal dengan India dan China
Perubahan kepemimpinan ini mendapat respons positif dari dunia internasional. Perdana Menteri India, Narendra Modi, beserta perwakilan pemerintah China telah menyampaikan ucapan selamat dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru di bawah komando Shah.
Di ranah domestik, pemerintah menghadapi tuntutan besar terkait pemulihan sosial pascakerusuhan tahun lalu yang merenggut sedikitnya 77 nyawa. Masyarakat mendesak penegakan hukum demi keadilan para korban. Sebuah laporan komisi penyelidik yang bocor ke publik merekomendasikan penuntutan terhadap mantan Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, terkait tindakan keras aparat terhadap demonstran.
