Daerah

Di Tengah Defisit Anggaran Anggota DPRD Riau Masih Terima Rp70 Juta per Bulan

Penulis

September 29, 2025

Ayo share artikel ini

SPIPUSAT.COM PEKANBARU – Polemik efisiensi anggaran kembali menyeruak di Riau. Setelah tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 yang menelan Rp1,4 triliun menuai kritik, kini giliran anggaran gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD Riau mendapat sorotan publik.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025, total alokasi gaji dan tunjangan bagi 65 anggota DPRD Riau mencapai Rp58,5 miliar. Meski lebih kecil dibandingkan belanja pegawai Pemprov Riau yang melampaui Rp3 triliun, angka ini tetap menimbulkan tanda tanya besar soal efisiensi di tengah kondisi defisit anggaran.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai tingginya tunjangan DPRD kontras dengan kondisi keuangan daerah. “Nilai tunjangan dewan sangat besar, sementara ruang fiskal daerah terbatas,” ungkap perwakilan Fitra Riau.

Plt Sekretaris Dewan Riau, Marto Saputra, saat dimintai konfirmasi enggan memaparkan detail angka. “Saya tidak hafal, coba koordinasi dengan kabag keuangan,” katanya singkat.

Berdasarkan data Fitra, rata-rata pendapatan anggota DPRD Riau mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan, dengan porsi terbesar dari tunjangan. Komponen tersebut mencakup tunjangan komunikasi Rp16,38 miliar, tunjangan perumahan Rp16,8 miliar, serta tunjangan transportasi Rp14,7 miliar.

Jika dirinci, setiap anggota DPRD menerima sekitar Rp23 juta per bulan dari tunjangan perumahan dan Rp20 juta dari tunjangan transportasi. Sementara dana operasional khusus empat pimpinan DPRD mencapai Rp676,8 juta.

Sorotan publik kini mengarah pada urgensi efisiensi pengelolaan anggaran, mengingat beban belanja rutin yang besar berpotensi menggerus alokasi pembangunan.

Ayo share artikel ini