SPIPUSAT.COM JAKARTA – Industri film nasional dinilai masih jalan di tempat dan belum menemukan jati diri yang kuat. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk segera turun tangan memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pengembangan perfilman di Tanah Air.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi serta perusahaan perfilman, Senin (6/4/2026).
Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar, baik dari kekayaan materi cerita di hulu maupun pangsa pasar yang menjanjikan di hilir.
“Saat ini industri perfilman kita belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman kita belum jelas arah kemana,” urai Hendry.
Menurutnya, pemerintah harus hadir dan menjadikan film sebagai salah satu media yang paling efektif untuk mempromosikan wajah Indonesia ke dunia internasional. Penggabungan antara kepentingan komersial dan tujuan bernegara memang memiliki tantangan tersendiri, namun banyak negara yang telah sukses menjadikan film sebagai alat promosi nilai bangsa.
“Pemerintah harus turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,” jelasnya.
Selain isu identitas nasional, porsi penayangan film berbasis kedaerahan di bioskop komersial juga menjadi perhatian serius. Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini melihat pengelola bioskop kerap menganaktirikan karya lokal dan lebih mengutamakan film asing, terutama pada jam tayang utama.
“Pengelola bioskop di tanah air saat ini belum memprioritaskan penayangan film daerah. Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeri,” paparnya.
Kondisi tersebut membuat para produser ragu untuk mengangkat tema budaya lokal karena harus mempertimbangkan dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop. Padahal, banyak kearifan dan cerita daerah yang sangat layak diangkat ke layar lebar.
“Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat. Pemerintah mendorong pengembangan film berbasis budaya dan edukasi,” tambahnya.
