SPIPUSAT.COM PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pengisian lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang kosong akan segera dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau asesmen. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan proses ini bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dengan pejabat definitif.
Lima jabatan strategis yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektur Provinsi Riau. Selain itu, posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga masih menunggu pejabat baru.
SF Hariyanto menjamin bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan akan berlangsung secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Jabatan-jabatan yang kosong ini akan segera kita isi melalui seleksi terbuka. Tahap awalnya, kita bentuk panitia seleksi yang independen dan kredibel. Setelah itu baru dibuka pendaftarannya,” ujar SF Hariyanto, Selasa (27/1/2026).
Ia mempersilakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta. Para peserta nantinya wajib melalui serangkaian tahapan ketat, mulai dari seleksi administrasi, penilaian kompetensi, hingga penilaian akhir guna menyaring tiga nama terbaik.
“Semua yang memenuhi syarat bisa ikut. Dari proses asesmen tersebut nantinya akan dihasilkan tiga nama dengan nilai terbaik,” jelasnya.
Tiga nama terpilih tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan pelantikan. SF Hariyanto menegaskan tidak akan ada praktik titipan dalam proses seleksi ini.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan seluruh tahapan seleksi. Pihaknya kini hanya tinggal menunggu instruksi resmi untuk memulai pendaftaran.
“Untuk jabatan yang masih kosong, kami masih menunggu arahan langsung dari Gubernur. Jika sudah ada arahan, proses asesmen akan segera kami buka,” urai Budi.
