SPIPUSAT.COM JAKARTA, – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, pihaknya bakal memanggil sejumlah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) guna memastikan apakah perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak jenderal yang menjadi beking tambang ilegal sudah dilaksanakan.
Selain Kapolda, Komisi III juga bakal memanggil Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) dari sejumlah kementerian terkait sumber daya mineral. “Minggu depan setelah kunjungan kerja ke tiga daerah, kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral,” kata Habiburokhman, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/8/2025).
Habiburokhman mengatakan, Komisi III ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum itu akan menindak pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya.
“Apapun latar belakangnya, apakah masih aktif atau sudah pensiun, harus ditindak tegas,” kata dia.
Politikus Partai Gerindra itu mengaku menerima informasi bahwa kegiatan tambang ilegal menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Padahal, saat ini sejumlah program prioritas Presiden Prabowo membutuhkan dana yang cukup besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lainnya.
“Kita saat ini membutuhkan bujet yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatan Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya, Prabowo mengingatkan jenderal di TNI-Polri yang terlibat tambang ilegal.
Prabowo menyatakan, pemerintah tidak akan segan menindak mereka meskipun termasuk orang-orang kuat.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
