SPIPUSAT.COM JAKARTA, – Pergantian Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menandai babak baru pengelolaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri tengah bersiap menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah usai dirinya resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Purbaya mengungkapkan, selama di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Padahal, masalah ekonomi yang dilewati cukup kompleks. “Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan tingkatan yang solid dari seluruh jajaran Kemenkeu.
Saat sibuk menghadapi krisis, Kemenkeu juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural,” ujarnya saat acara Serah Terima Jabatan di kantornya, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Mengingat perekonomian global saat ini tengah menghadapi tantangan yang besar, mulai dari perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik antara Israel dan Palestina yang masih berlangsung, perubahan iklim, hingga pesatnya perkembangan teknologi.
“Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” kata Purbaya. Lantas apa saja pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan Menteri Keuangan baru?
Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerjaan rumah untuk Menteri Keuangan baru tidak ringan.
Tantangan terbesar yang dihadapi ialah mengembalikan kredibilitas fiskal yang sempat terganggu. Mengingat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) muncul lebih cepat dari biasanya, sementara penerimaan pajak anjlok cukup dalam pada paruh pertama 2025.
Kondisi ini membuat pasar finansial bereaksi sensitif, dengan risiko pelemahan rupiah dan volatilitas pasar keuangan yang semakin besar jika tidak ada langkah cepat dan transparan dari pemerintah.
“Tanpa langkah cepat yang transparan, risiko pelemahan rupiah dan volatilitas pasar keuangan bisa semakin besar,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (9/9/2025).
Kemudian, strategi penerimaan pajak perlu direformasi secara menyeluruh. Namun, dia menolak opsi menaikkan tarif pajak yang justru dapat menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah pelemahan ekonomi.
Menurutnya, penerimaan pajak dapat dioptimalkan melalui intensifikasi dan perluasan basis pajak agar sistem perpajakan menjadi lebih adil dan efisien. Sementara dari sisi belanja, pemerintah perlu memangkas pengeluaran non-produktif dan mengalihkan anggaran ke sektor riil.
Yusuf menambahkan, pekerjaan rumah lain yang mendesak untuk diselesaikan ialah soal restrukturisasi utang. Sebab, beban bunga utang semakin menekan keuangan negara.
“Negosiasi ulang utang luar negeri dan penerbitan instrumen ramah lingkungan bisa menjadi opsi untuk menarik investor tanpa memperburuk risiko fiskal,” ucapnya.
Terakhir dari sisi pertumbuhan, Menteri Keuangan baru perlu mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan agenda strategis Prabowo seperti swasembada pangan dan investasi hijau, agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif sekaligus tahan terhadap guncangan global.
Namun, semua ini hanya dapat berjalan jika ada transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan APBN.
“Transparansi ini juga salah satunya bisa diwujudkan dengan kembali merilis dokumen APBN secara terbuka, sebagai bagian dari proses check and balance untuk memastikan praktik good governance,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, Menteri Keuangan baru harus segera menyusun kebijakan pajak yang berpihak pada kelompok menengah dan bawah.
Menurutnya, salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan ialah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8 persen dan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7 juta per bulan.
Selain itu, Bhima juga menekankan pentingnya mengenakan pajak ekstraktif terhadap sektor batubara dan windfall tax atas keuntungan anomali perusahaan, sekaligus menerapkan pajak kekayaan 2 persen untuk orang super kaya.
“Pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/9/2025).
Selanjutnya, Bhima juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat sehingga perlu dievaluasi ulang.
Menurutnya, sejumlah pemangkasan pada belanja negara justru menimbulkan guncangan di tingkat daerah yang salah satunya mengakibatkan kenaikan pajak daerah.
“Efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar,” ucapnya.
Sama dengan Yusuf, Bhima juga menilai beban bunga utang kini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi APBN.
Untuk itu, opsi restrukturisasi utang perlu segera dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan mekanisme debt swap.
Misalnya debt swap for energy transition dan debt swap for nature, bahkan mendorong debt cancellation untuk membatalkan utang-utang yang dianggap merugikan.
Terakhir, Bhima menilai Menteri Keuangan yang baru juga perlu mengevaluasi seluruh belanja perpajakan baik berupa stimulus dan insentif fiskal yang merugikan keuangan negara.
Contohnya, perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tuturnya.
