SPIPUSAT.COM JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (23/11/2025). Rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu difokuskan pada pembahasan kawasan ilegal yang selama ini luput dari pengawasan negara dan sulit dijangkau aparat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden meminta langkah terpadu yang melibatkan seluruh lembaga terkait agar penegakan hukum di wilayah rawan dapat berjalan lebih efektif. Penanganan kawasan ilegal itu dinilai strategis karena menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, keamanan wilayah, serta tanggung jawab negara terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945.
Teddy menyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan setiap pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan ditangani secara tegas. Rapat ini menyoroti laporan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, evaluasi penertiban pertambangan ilegal, dan rencana tindak lanjut atas pelanggaran yang masih terjadi di lapangan.
Sejumlah pimpinan lembaga hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pertemuan kolektif itu menegaskan pentingnya koordinasi penuh untuk mengatasi kawasan yang rawan konflik kepentingan dan aktivitas ilegal.
Presiden menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh terhambat karena faktor akses, pengaruh kelompok tertentu, atau lemahnya koordinasi antar institusi. Ia meminta agar seluruh proses penertiban berjalan berkelanjutan, tidak sporadis, dan mampu memberi dampak jangka panjang terhadap pemulihan tata kelola sumber daya alam.
