SPIPUSAT.COM JAKARTA – Polemik antara pemerintah pusat dan daerah kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengkritik lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai tudingan tersebut tidak masuk akal dan justru menunjukkan kurangnya pemahaman atas kondisi fiskal di daerah.
“Selama 13 tahun saya di Badan Anggaran, saya tahu betul bahwa pemerintah daerah itu anggarannya selalu habis,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, tudingan bahwa pemda menahan belanja tidak berdasar. Menurutnya, hampir semua daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan kekurangan dana untuk menjalankan program pembangunan. “Daerah lagi minus anggaran, lagi butuh tambahan dana. Masa daerah mau menyimpan uangnya? Itu tidak make sense,” tegasnya.
Said menilai, realisasi anggaran yang belum sepenuhnya terserap bukan karena niat menahan dana, tetapi karena proses administrasi dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. “Kalau ada yang belum terealisasi, itu bagian dari siklus pelaksanaan program—ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian,” ujarnya.
Pernyataan Said ini merupakan respons atas komentar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sehari sebelumnya. Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD, Purbaya meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat.
“Saya bukannya sentimen dengan daerah. Tapi kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar,” kata Purbaya.
Meski sempat meminta maaf kepada daerah yang tersinggung, ia tetap menegaskan perlunya percepatan belanja. “Ekonomi lagi susah, jadi jangan biarkan uang tidur di kas daerah,” tambahnya.
Namun, menurut Said, tudingan tersebut perlu dilihat dari konteks kebijakan fiskal pusat. Ia menyinggung bahwa pemerintah pusat justru menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun di tahun 2025, atau turun sebesar Rp226,9 triliun.
“Kalau transfernya saja turun, sementara beban daerah makin besar, tentu realisasi anggaran jadi lebih berat. Jadi jangan salahkan daerah semata,” ujarnya.
Sebaliknya, pemerintah pusat diketahui menaikkan alokasi program prioritas nasional dari Rp930,7 triliun di tahun 2025 menjadi Rp1.377,9 triliun pada tahun 2026. Said menilai, langkah itu baik untuk pembangunan nasional, namun jangan sampai mengorbankan keseimbangan fiskal daerah.
“Kalau pusat kuat tapi daerah lemah, itu juga tidak sehat. Kita harus bangun keseimbangan fiskal supaya pembangunan bisa serempak,” tutupnya.
