Gubernur Riau Akui Perlunya Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

0
13
Ayo share artikel ini

SPIPUSAT.COM  PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah rentetan kasus keracunan yang dialami berbagai siswa di pelbagai sekolah. Terbaru di Riau pada akhir Agustus lalu terjadi keracunan di Kampar. Melihat permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di lokal tetapi juga nasional, Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program ini, khususnya terkait teknis distribusi dan pengemasan makanan.

“Beberapa sekolah saya lihat berjalan dengan baik. Memang ada yang keracunan itu karena mungkin baru, karena teknis segala macamnya,” kata Abdul Wahid usai pelantikan PPPK di Pekanbaru, Senin (29/9/2025).

Gubernur menjelaskan bahwa masalah teknis menjadi faktor utama. “Mereka masak umpamanya lagi panas-panas ditutup, nah uap itu kan tidak tahan lama, bisa basi cepat. Jadi memang teknisnya kalau terlalu jauh, mungkin sudah tidak efektif untuk satu dapur melayani jangkauannya,” ujarnya.

Dua kasus keracunan terbaru terjadi di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir. Di SDN 006 Langgini, Bangkinang Kota, Kampar, 18 siswa mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi nasi goreng dari program MBG pada 28 Agustus lalu. Dua diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.

 

Sementara di Tembilahan, Indragiri Hilir, hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan setempat menemukan bakteri Escherichia Coli pada sampel mie, sayuran, dan orak-arik telur dari makanan MBG. Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rahmi Indrasauri, menegaskan bahwa sampel muntahan pasien mengandung bakteri koliform, meski bukan jenis bakteri berbahaya.

Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga 27 September 2025 mencatat 8.649 anak mengalami keracunan MBG di Riau, dengan 3.289 kasus terjadi hanya dalam dua pekan terakhir. Periode 22-27 September menjadi puncaknya dengan 2.197 korban.

Gubernur Abdul Wahid berjanji melakukan penyesuaian sistem distribusi berdasarkan kondisi demografis. “Mungkin di daerah-daerah padat bisa pakai MBG dengan dapur terpusat. Kalau wilayah-wilayah yang penduduknya sedikit mungkin perilakunya akan beda,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan catatan-catatan lapangan. Namun Gubernur belum merinci timeline penyelesaian evaluasi ini, hanya berjanji akan memberikan masukan lebih dulu kepada pihak terkait.

Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi masalah gizi anak sekolah kini menghadapi ujian serius. Masyarakat menunggu langkah konkret pemprov dalam memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa di Riau.

 

 


Ayo share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here