SPIPUSAT.COM JAKARTA – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tata Maulana terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (4/11/2025). Ia tiba sekitar pukul 18.56 WIB dengan pengawalan ketat dari petugas KPK.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Tata diterbangkan dari Riau untuk menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau itu belum memberikan keterangan apa pun kepada media. Saat disapa awak media, Tata hanya menunduk dan mengikuti arahan petugas menuju ruang pemeriksaan.
Sebelumnya, tiga orang yang turut terjaring dalam OTT di Riau juga telah tiba di Gedung KPK, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid. Ia tampak mengenakan baju putih dan masker. Dua pejabat lainnya yang ikut diamankan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Muhammad Arief Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPR, Ferry Yunanda. Ketiganya memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara hukum yang menjerat mereka.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa total sembilan orang dibawa ke Jakarta terkait OTT tersebut.
“Total ada sembilan orang yang dibawa ke Jakarta. Semua detail akan kami sampaikan dalam konferensi pers, termasuk barang bukti yang disita,” ujar Budi.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan masih menunggu pernyataan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Abdul Wahid dan kadernya, Tata Maulana.
Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan bahwa partainya belum mengetahui secara rinci duduk perkara kasus tersebut.
“Kita melihat dulu, berangkatnya dari keterangan yang akan disampaikan KPK seperti apa. Belum bisa ambil langkah apa-apa,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, melansir Antara.
Cucun menambahkan, sejauh ini dugaan korupsi yang diusut KPK masih berfokus pada pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kalau nanti sudah mengarah pada kepala daerahnya, tentu partai akan mengambil sikap. Untuk sekarang, kami tunggu dulu keterangan resminya dari KPK,” jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
