SPIPUSAT.COM JAKARTA – Kisruh sengketa lahan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kini melebar ke ranah baru. Sejumlah nama perwira tinggi TNI disebut-sebut ikut “membekingi” aksi penyerobotan lahan yang diduga dilakukan kelompok mafia tanah di lokasi tersebut.
Salah satu nama yang disorot adalah Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun, Achmad dengan tegas membantah tudingan itu dan menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi semata-mata untuk memastikan tidak ada unsur militer dari satuan wilayah yang ikut campur dalam konflik sipil tersebut.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI dari Kodim atau Koramil yang terlibat dalam sengketa itu,” ujar Achmad dikutip dari Herald, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan, posisinya saat itu berada di luar pagar lokasi sengketa, bukan di area tempat disebutnya “eksekusi” lahan.
“Tempat saya berdiri itu bukan di lokasi eksekusi, tapi di luar pagar,” tegasnya, menepis tudingan bahwa dirinya ikut mengawal kegiatan yang disebut-sebut ilegal itu.
Tudingan Beking Militer Mengemukan
Isu dugaan keterlibatan aparat keamanan pertama kali disampaikan oleh M Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Melalui akun X (Twitter), Said menuding adanya dukungan dari sejumlah perwira tinggi aktif, termasuk dua jenderal bintang dua dari TNI AD dan Marinir, serta dua pejabat tinggi dari Mabes Polri.
Ia bahkan menyebut, beberapa foto kehadiran para perwira di lokasi sudah beredar secara terbatas. “Aparat yang bersikap netral justru dimutasi,” tulisnya dalam unggahan yang kemudian menjadi viral.
Namun hingga kini, belum ada bukti hukum yang menguatkan dugaan tersebut. Pengadilan Negeri Makassar juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah eksekusi atas lahan yang disengketakan itu.
Lippo Group Turut Terseret
Kasus ini bermula dari klaim kepemilikan atas lahan seluas 16,4 hektare di kawasan GMTD. Pihak Lippo Group disebut terlibat melalui kepemilikannya di perusahaan pengembang PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
CEO Lippo Group, James Riady, membantah keras tudingan bahwa perusahaannya menyerobot tanah milik JK.
“Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan kami. Lippo hanya salah satu pemegang saham di PT GMTD,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
James menjelaskan bahwa GMTD adalah perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan urusan korporasi yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan Lippo Group secara langsung.
JK Murka: “Ini Permainan Lippo”
Sementara itu, Jusuf Kalla menanggapi kasus ini dengan nada keras. Ia menilai ada unsur rekayasa dan permainan korporasi besar dalam upaya menguasai lahan miliknya di Tanjung Bunga.
“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo. Jangan main-main di sini, Makassar ini,” kata JK saat meninjau langsung lahannya, Rabu (5/11/2025).
JK menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk mempertahankan haknya. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra hukum.
Kasus Tanjung Bunga kini menjadi sorotan nasional bukan hanya karena melibatkan tokoh besar seperti Jusuf Kalla, tetapi juga karena menyeret nama pejabat tinggi dan korporasi besar. Sengketa ini membuka kembali perdebatan tentang mafia tanah, praktik penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya pengawasan terhadap aset publik maupun pribadi.
Jika benar terbukti ada keterlibatan aparat aktif, kasus ini berpotensi menjadi pukulan serius bagi integritas institusi pertahanan dan penegakan hukum di Indonesia.
