SPIPUSAT.COM SELATPANJANG – Rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti yang semestinya menjadi agenda rutin berubah menjadi ruang terbuka untuk membaca “rapor” kinerja pemerintah daerah. Sorotan utama tertuju pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang masih jauh dari target, saat Bupati AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Di hadapan anggota dewan, Asmar memaparkan bahwa realisasi PAD tahun 2025 hanya mencapai Rp111 miliar lebih atau sekitar 42,17 persen dari target Rp264 miliar. Angka ini menjadi kontras di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
“Kami berharap adanya inovasi dalam penggalian potensi sumber daya baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal,” ujar Asmar dalam rapat paripurna yang berlangsung, Kamis (26/3/2026).
Meski PAD belum optimal, sejumlah indikator makro justru menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 23,15 persen pada 2024 menjadi 20,51 persen di 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 70,02, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,62 persen.
Namun, angka-angka tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih mendominasi, dengan realisasi mencapai Rp824,71 miliar lebih atau 93,35 persen dari target.
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali itu, LKPJ bukan sekadar laporan administratif. Dokumen tersebut menjadi bahan awal bagi DPRD untuk menguliti kinerja pemerintah secara lebih mendalam melalui pandangan umum fraksi pada agenda berikutnya.
Ketua DPRD menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyampaian LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, rapat juga diwarnai dinamika internal legislatif dengan diumumkannya perubahan susunan Fraksi PAN. Posisi ketua kini dijabat Eka Yusnita, menggantikan Sopandi, dengan komposisi baru yang diharapkan memperkuat kinerja politik fraksi ke depan.
Meski berlangsung dalam suasana pasca-Idulfitri yang masih hangat, substansi rapat tetap menegaskan satu hal yakni pekerjaan rumah pemerintah daerah belum selesai, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp991 miliar lebih dan belanja yang hampir seimbang, ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan serius. DPRD pun dihadapkan pada tugas penting untuk memastikan rekomendasi terhadap LKPJ tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar mendorong perubahan nyata.
Paripurna ini menjadi awal dari proses panjang evaluasi. Senin mendatang, pandangan umum fraksi akan menjadi panggung berikutnya tempat angka-angka dalam LKPJ diuji, dipertanyakan, sekaligus dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
