SPIPUSAT.COM JAKARTA – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara, yang dijadwalkan berlangsung 27–29 September 2025, berubah menjadi drama politik penuh ketegangan. Alih-alih menyatukan langkah partai, forum justru melahirkan dua versi kepemimpinan: Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Sejak awal pembukaan, suasana memanas. Pidato Mardiono yang masih berstatus Plt Ketua Umum disambut teriakan berlawanan: “ketua baru” dan “lanjutkan.” Tegangan itu pecah menjadi kericuhan saat Mardiono keluar ruangan, disertai adu mulut, saling dorong, hingga pelemparan kursi. Aparat keamanan turun tangan meredakan situasi.
Mardiono kemudian mempercepat muktamar dan menetapkan dirinya sebagai ketua umum lewat aklamasi yang dipimpin Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara. Ia berdalih keputusan itu diambil karena kondisi darurat. “Sebanyak 80 persen pemilik suara menyetujui percepatan ini,” ujarnya.
Namun, kubu Agus Suparmanto menolak hasil itu dan menggelar sidang tandingan. Mereka menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono dan secara aklamasi menetapkan Agus sebagai ketua umum untuk periode 2025–2030.
Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Andi Surya Wijaya, membela Mardiono dengan menyebut aklamasi Agus tidak sah. “Memang hanya Pak Mardiono yang memenuhi syarat. Klaim kubu Agus itu ilegal,” katanya.
Di sisi lain, kubu Agus melalui Sekretaris Steering Committee, Rusman Yakob, menegaskan bahwa sidang yang dipimpin Amir Uskara cacat prosedur karena dianggap bagian dari tim Mardiono. “Muktamirin kemudian menunjuk SC melanjutkan sidang hingga paripurna, dan aklamasi Agus sah secara konstitusional,” ujarnya.
Kubu Agus bahkan menggelar tasyakuran di Discovery Ancol dengan menghadirkan sejumlah tokoh PPP, termasuk Romahurmuziy yang disebut sebagai “mastermind” muktamar versi mereka.
Dengan dua klaim kepemimpinan yang saling bertolak belakang, PPP kini menghadapi ujian besar: apakah mampu menyatukan kembali barisan, atau justru semakin terjebak dalam dualisme yang merugikan menjelang agenda politik nasional mendatang.
