SPIPUSAT.COM JAKARTA – Hubungan diplomatik Indonesia dan Iran kini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Hingga Sabtu (28/3/2026), dua kapal tanker milik Pertamina yang membawa pasokan minyak mentah masih tertahan di Selat Hormuz tanpa izin melintas, di tengah langkah berani Kejaksaan Agung melelang supertanker milik Iran senilai triliunan rupiah.
Situasi ini memicu tanda tanya besar, mengingat negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand justru sudah mendapatkan lampu hijau dari Teheran. Padahal, Indonesia dan Iran memiliki akar sejarah diplomasi yang kuat sejak era Presiden Soekarno.
Aroma ketegangan ini diduga kuat berkaitan dengan tindakan tegas aparat Indonesia terhadap kapal-kapal raksasa Iran di perairan nusantara. Pada Januari 2026 lalu, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset resmi melelang kapal supertanker MT Arman 114 beserta muatannya di Kota Batam dengan nilai fantastis mencapai Rp 1,1 triliun.
Penyitaan ini bukan tanpa alasan. Kapal berukuran panjang 330 meter tersebut ditangkap Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena terdeteksi melakukan aktivitas ilegal di Laut Natuna.
“Kapal Arman memalsukan sistem identifikasi otomatis (AIS) mereka untuk menunjukkan posisinya di Laut Merah, padahal kenyataannya ada di sini (Indonesia),” ungkap mantan Kepala Bakamla, Laksdya TNI Aan Kurnia.
Saat ditangkap, kapal raksasa buatan Korea Selatan itu kedapatan melakukan transfer minyak mentah (ship to ship) secara ilegal ke kapal berbendera Kamerun, S Tinos. Total muatannya saat itu diperkirakan mencapai 272.569 metrik ton minyak mentah ringan dengan nilai taksiran mencapai Rp 4,6 triliun.
Langkah hukum Indonesia yang berujung pada lelang barang rampasan atas nama terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba ini tampaknya memicu respons dingin dari Iran. Ditambah lagi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dilaporkan belum melakukan pertemuan resmi dengan pejabat pemerintah Indonesia, melainkan hanya menemui tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla sejak eskalasi konflik di Timur Tengah pada Februari lalu.
Kini, nasib pasokan energi nasional yang dibawa dua kapal Pertamina di Selat Hormuz menjadi taruhan di tengah “perang dingin” penegakan hukum laut dan kepentingan geopolitik
