SPIPUSAT.COM JAKARTA – Wacana pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara demi menekan konsumsi bahan bakar minyak memantik reaksi dari parlemen. Rencana antisipatif ini diminta tidak sekadar menjadi jargon, melainkan harus dilandasi data terukur agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey mendesak penyusunan desain kebijakan yang jelas menyusul rencana penyesuaian jam kerja tersebut. Skema ini digulirkan pemerintah sebagai respons atas ancaman lonjakan harga energi dunia imbas eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah.
“Perlu dihitung, baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat, serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” kritik Ujang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya pemetaan spesifik terkait kementerian atau lembaga mana saja yang layak menerapkan sistem kerja jarak jauh ini, mengingat besarnya jumlah abdi negara yang tersebar di berbagai instansi.
“Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” urainya.
Meski memberikan catatan kritis terkait implementasinya, pihak parlemen tetap memandang positif langkah awal efisiensi tersebut.
“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” tambahnya.
Gagasan penghematan energi ini sebelumnya disuarakan langsung oleh Presiden, Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Kepala negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lengah menghadapi ketidakpastian global yang berpotensi merambat ke stabilitas harga pangan dan energi nasional.
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” tegas Prabowo.
Sebagai rujukan, pemerintah tengah mengkaji skenario ekstrem yang pernah diambil Pakistan saat merespons krisis serupa. Negara tersebut berani memberlakukan WFH hingga 50 persen, memangkas hari kerja menjadi empat hari sepekan, memotong gaji menteri dan anggota parlemen, hingga menyetop anggaran seremonial serta perjalanan dinas luar negeri.
“Ini hanya contoh ya. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” paparnya.
Opsi merumahkan aparatur negara ini dinilai logis dengan berkaca pada kebiasaan yang sudah terbentuk saat pandemi Covid-19 lalu. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga ruang fiskal agar defisit anggaran negara tetap terkendali.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” pungkas Prabowo.
