SPIPUSAT.COM JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai kualitas parlemen Indonesia semakin merosot akibat sistem pemilu yang transaksional. Ia menegaskan perlunya reformasi politik menyeluruh agar DPR benar-benar diisi oleh negarawan, bukan sekadar selebriti atau wakil oligarki.
“Sulit mengharapkan DPR yang berkualitas dengan sistem seperti sekarang. Banyak anggota DPR ditempatkan di komisi tanpa memahami bidangnya, bahkan ada yang malas belajar,” kata Yusril dalam perbincangan di kanal Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/9/2025).
Berdasarkan riset lembaga independen, ujar Yusril, sekitar 99 persen anggota DPR saat ini lahir dari praktik oligarki dan dinasti politik. “Kalau bukan istri bupati, anak gubernur, ya kerabat pejabat. Banyak juga yang dibiayai oligarki dengan tujuan mengamankan kepentingan mereka,” tegasnya.
Sebagai solusi, Yusril mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. Ia menekankan pentingnya standar minimal bagi calon anggota legislatif, termasuk pendidikan sarjana dan rekrutmen berbasis merit system. “Partai politik harus demokratis dan transparan. Seleksi caleg jangan hanya berdasarkan uang atau popularitas, tapi kapasitas dan rekam jejak,” jelasnya.
Ia juga membuka opsi agar negara menanggung penuh biaya partai politik, dengan syarat audit ketat oleh BPK dan KPK. Menurutnya, langkah itu dapat menekan praktik politik uang sekaligus mencegah anggota DPR mencari cara “balik modal” lewat korupsi.
Meski menyadari revisi undang-undang politik akan memicu perdebatan sengit di parlemen, Yusril menilai momentum reformasi harus digerakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Kalau inisiatif datang dari DPR, sulit jalan. Tapi kalau presiden tegas memimpin, reformasi politik bisa jadi warisan besar bagi bangsa,” katanya.
Reformasi politik ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold 20 persen, membuka ruang lebih luas bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.
“Kita tidak bisa lagi mempertahankan sistem yang menutup ruang rakyat. Reformasi politik adalah jalan memperkuat demokrasi Indonesia,” pungkas Yusril.
