SPIPUSAT.COM JAKARTA – Dorongan agar pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menguat. Seruan itu muncul dari Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, yang menilai langkah pemerintah belum menyentuh akar persoalan lingkungan yang diduga menjadi pemicu bencana.
Putra menyampaikan desakan tersebut Sabtu (6/12/2025). Ia menilai pengiriman bantuan memang penting, namun tidak semestinya mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk mengusut penyebab banjir bandang.
“Pemerintah membentuk tim gabungan mencari fakta misalnya, untuk melakukan investigasi apa faktor penyebab terjadinya bencana. Bukan malah memfokuskan diri untuk, ya penting sebenarnya memberikan motivasi, bantuan logistik, dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan deforestasi dan perubahan fungsi ekologis di kawasan hutan. Putra menilai, bila terbukti melibatkan perusahaan pemilik konsesi, langkah hukum harus ditegakkan hingga penutupan kegiatan usaha.
“Harusnya pemerintah bertindak nih, melakukan investigasi dan melihat kalau memang pemicunya adalah aktivitas bisnis ekstraktif yang melakukan deforestasi… ya harusnya aktivitasnya ditutup,” tambahnya.
Desakan investigasi juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan dukungan terhadap pembentukan tim penyelidikan untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terseret arus saat banjir melanda berbagai daerah di Sumatera.
“Ya saya rasa itu perlu ya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Meski begitu, Alex menegaskan masa tanggap darurat tetap harus menjadi prioritas. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memusatkan perhatian pada penyelamatan dan pemulihan warga.
“Kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini. Saya berharap kita fokus membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal lainnya tentu akan butuh pendalaman,” jelasnya.
Sementara itu, langkah awal investigasi mulai dilakukan Kementerian Kehutanan bersama Polri. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut tim gabungan telah dibentuk sebagai bagian dari kerja sama kedua lembaga dalam penertiban kawasan hutan.
“Satgas PKH akan bergerak. MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut,” ungkapnya.
Kemenhut juga mengerahkan pemantauan sungai menggunakan drone untuk menelusuri jalur aliran material kayu. Teknologi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) turut digunakan untuk menganalisis kondisi fisik kayu, jenis tanaman, serta jejak perlakuan manusia yang kemungkinan berkaitan dengan praktik pembalakan atau alih fungsi hutan.
