SPIPUSAT.COM PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tengah berupaya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang hingga pertengahan Oktober baru mencapai 64 persen. Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui masih ada sejumlah kendala, terutama dari sisi pendapatan daerah yang tertekan akibat perlambatan ekonomi nasional.
“Realisasi masih 64 persen. Tidak jauh berbeda dengan pendapatan kita, namun masih ada waktu untuk bisa lebih maksimal,” kata Wahid usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Wahid menyebut pihaknya telah mendengarkan arahan dari Wamendagri terkait evaluasi pelaksanaan APBD serta pengendalian inflasi di daerah. “Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam menata daerah ini agar lebih baik dan maksimal,” ujarnya.
Wahid menjelaskan, turunnya pendapatan daerah dipengaruhi kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi yang melambat berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi penerimaan daerah.
“Pendapatan daerah sangat menurun karena berkaitan dengan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih landai, daya beli masyarakat juga belum meningkat signifikan,” ucapnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Riau akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat iklim investasi. Wahid menilai dua sektor itu menjadi kunci untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita perlu melakukan terobosan seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan mempermudah investasi agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku investasi di Riau agar dampak ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita minta stakeholder yang berinvestasi di sini juga menggunakan jasa dan tenaga kerja dari daerah ini. Dengan begitu, efek ekonominya akan lebih terasa,” ujarnya.
Wahid menambahkan, sejumlah kendala dan aspirasi daerah telah disampaikan kepada Wamendagri untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Kita sudah banyak curhat kepada Wamendagri agar bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan di pusat,” tutupnya
